Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan (FOTO : AD/narasipedia.net)
BONTANG. DPRD Kota Bontang mendorong keterlibatan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membantu pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat di tengah potensi meningkatnya beban anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan program jaminan kesehatan masyarakat yang melibatkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), serta BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, mengatakan pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan strategi jangka panjang agar pembiayaan layanan kesehatan masyarakat tidak sepenuhnya bertumpu pada APBD.
Menurutnya, dukungan perusahaan melalui skema TJSL dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu menekan beban anggaran daerah di sektor kesehatan.
“Ke depan, dukungan perusahaan melalui TJSL perlu diperkuat agar pembiayaan layanan kesehatan masyarakat tidak seluruhnya dibebankan ke APBD,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran program jaminan kesehatan diperkirakan terus meningkat, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Selain kerja sama dengan perusahaan, DPRD juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar dukungan pembiayaan dapat dilakukan secara bersama-sama.
“Perlu ada sinergi dengan pemerintah provinsi dan perusahaan agar beban anggaran daerah bisa lebih ringan,” katanya.
Meski demikian, Ubayya menyebut kekurangan anggaran sekitar Rp1,2 miliar pada tahun berjalan masih dapat diatasi melalui mekanisme perubahan anggaran.
“Untuk kebutuhan jangka pendek masih bisa diakomodasi melalui perubahan anggaran, tetapi untuk jangka panjang harus mulai dipikirkan skema pendukung lainnya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyiapkan alternatif pembiayaan agar program pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai program pelayanan masyarakat terganggu karena keterbatasan anggaran. Maka dari sekarang solusi jangka panjang harus mulai disiapkan,” tutupnya.
PENULIS : AD
