Helmi Abdullah, Ketua DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Manfaat bagi warga menjadi salah satu ukuran yang diminta Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, dalam mengkaji usulan pemekaran wilayah. Pembentukan wilayah administratif baru perlu memperpendek jarak pelayanan dan mempercepat urusan masyarakat, dengan kebutuhan biaya yang sanggup ditanggung daerah.
Helmi menilai tujuan tersebut harus diterjemahkan dalam kajian kelayakan yang menyeluruh. Penambahan struktur pemerintahan membutuhkan kesiapan kantor, perangkat pelayanan, fasilitas operasional, hingga dukungan logistik.
DPRD belum menentukan sikap akhir terhadap wacana itu. Menurut Helmi, analisis masih diperlukan untuk memastikan kebutuhan penataan wilayah sejalan dengan kesiapan pemerintah menjalankannya.
“Yang jelas, kemarin masih dianalisis terlebih dahulu seberapa jauh kelayakannya. Karena dengan adanya pemekaran, tentu juga akan memengaruhi dari segi pembiayaan,” ujar Helmi, Jumat (9/10/2026).
Persoalan pembiayaan menjadi perhatian karena pemerintah masih menjalankan kebijakan efisiensi. Belanja untuk wilayah baru harus diperhitungkan bersama kebutuhan daerah lainnya, sehingga pelaksanaannya tidak menambah beban di luar kemampuan anggaran.
Bukan hanya penyediaan sarana pada awal pembentukan, kesiapan menopang kegiatan operasional juga perlu diperjelas. Wilayah baru harus memiliki dukungan yang memadai agar fungsi pemerintahan dan pelayanan dapat berjalan.
“Kalau bicara urgensi, ujung-ujungnya kita akan berbicara masalah pembiayaan. Hari ini kita masih dalam suasana efisiensi. Tentunya itu juga perlu dipertimbangkan,” jelasnya.
Meski demikian, Helmi tidak menutup kemungkinan memberikan dukungan. Usulan pemekaran tetap terbuka untuk dipertimbangkan apabila persyaratan administratif terpenuhi, fasilitas tersedia, dan hasil kajian menunjukkan kelayakannya.
Ia juga menekankan pentingnya menilai dampak pemekaran terhadap efektivitas pemerintahan. Kedekatan tempat pelayanan dengan warga harus diikuti kemudahan pengurusan administrasi, bukan berhenti pada pembentukan struktur baru.
DPRD Samarinda masih menunggu gambaran utuh mengenai kebutuhan anggaran, kesiapan sarana, dan manfaat pelayanan tersebut sebelum menentukan sikap.
PENULIS: MJH
