Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamza. (FOTO: Ist)
BONTANG. Polemik pascapemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi perhatian akademisi Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro. Ia menilai perdebatan mengenai proses pemilihan perlu diarahkan pada persoalan yang mendasar sekaligus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.
Menurut Castro, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pemberian bobot 35 persen suara Menteri dalam proses pemilihan rektor. Ia menilai porsi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilihan dan perlu dikaji dari sisi demokratisasi perguruan tinggi.
“Pangkal persoalan dalam keributan ini adalah privilege atau suara dari menteri yang diberikan sebesar 35 persen dalam proses pemilihan rektor,” ujar Castro.
Ia menjelaskan, dalam situasi tertentu suara tersebut dapat menjadi penentu ketika hasil suara internal universitas berbeda dengan hasil akhir setelah suara Menteri diperhitungkan. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut perlu dibicarakan secara lebih mendasar dan tidak hanya dikaitkan dengan siapa calon yang terpilih.
Castro juga menegaskan bahwa kritik terhadap mekanisme 35 persen tersebut bukan baru muncul setelah pemilihan rektor. Ia menyebut dirinya telah lama mempersoalkan mekanisme tersebut karena melihat adanya potensi pengaruh kekuasaan terhadap perguruan tinggi.
“Saya sejak dulu mengkritik ini sebagai cara kekuasaan melakukan kooptasi, alias mengontrol dan mengendalikan kampus,” katanya.
Meski demikian, Castro mengingatkan agar ketidakpuasan terhadap proses pemilihan tidak berkembang menjadi tindakan yang justru mengganggu aktivitas kampus. Ia menanggapi adanya seruan untuk menghentikan aktivitas hingga menutup kampus sebagai bentuk protes.
Menurutnya, pihak eksternal tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih pengelolaan kampus. Ketidaksetujuan terhadap proses pemilihan, kata dia, seharusnya tetap disampaikan melalui jalur yang sesuai.
“Kita juga mesti tetap memelihara akal sehat kita, nalar sehat kita bahwa kampus itu harusnya juga on the track berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Castro menilai penghentian aktivitas kampus justru dapat berdampak kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Karena itu, ia meminta semua pihak mempertimbangkan dampak yang lebih luas sebelum melakukan aksi yang mengganggu kegiatan akademik.
Ia juga mempersilakan pihak yang menilai proses pemilihan rektor bermasalah untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk mempersoalkan ketentuan mengenai bobot suara Menteri maupun dugaan cacat dalam proses pemilihan.
“Saya sendiri secara pribadi siap menjadi pihak yang kemudian akan mendorong proses gugatan terhadap privilege 35 persen itu. Kalau mengenai ketidakterimaan terhadap proses pemilihan rektor yang dianggap cacat segala macam, silakan ada mekanismenya, ada PTUN dan lain sebagainya,” katanya.
Bagi Castro, perbedaan pandangan dan kekecewaan terhadap proses pemilihan merupakan hal yang dapat disampaikan. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga agar penyampaian aspirasi tetap berada dalam koridor aturan dan tidak mengorbankan keberlangsungan kegiatan di lingkungan kampus.
“Kita semua punya kekecewaan, tetapi tolong diekspresikan sebagaimana mestinya, on the track sebagaimana ketentuan yang ada,” pungkasnya.
