Sri Puji Astuti Ketua Pansus IV DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Tingginya angka kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Selain masih besarnya jumlah penyintas yang belum menjalani pengobatan, potensi penularan HIV dari ibu kepada bayi dinilai menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih serius melalui penguatan layanan kesehatan dan upaya pencegahan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan berdasarkan data yang diterima DPRD, jumlah kasus HIV di Samarinda telah melampaui 4.000 kasus. Namun, hanya sekitar separuh penyintas yang tercatat menjalani terapi secara rutin.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan ribuan penyintas lain yang belum terjangkau layanan pengobatan maupun pendampingan.
“Kasus HIV di Samarinda sudah lebih dari 4.000 orang, tetapi yang menjalani pengobatan baru sekitar 2.000 orang. Ini yang menjadi perhatian kami, bagaimana kondisi sisanya dan seperti apa tindak lanjut penanganannya,” ujarnya, Kamis (2/7/2026)
Ia mengungkapkan, berdasarkan paparan yang diterima DPRD, sepanjang tahun 2026 tercatat 26 kematian akibat HIV dan 24 kematian akibat tuberkulosis (TB). Data tersebut, menurutnya, masih berpotensi bertambah seiring proses pembaruan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain tingginya jumlah kasus, Sri Puji menyoroti penularan HIV dari ibu kepada bayi yang dinilai harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Menurutnya, pemeriksaan HIV pada ibu hamil sebelum persalinan kerap menemukan ibu yang positif HIV sehingga diperlukan penanganan cepat untuk mencegah penularan kepada bayi.
“Sebelum persalinan dilakukan pemeriksaan HIV. Dalam beberapa kasus ditemukan ibu yang positif sehingga bayinya juga berisiko tertular. Ini harus menjadi perhatian serius karena sebenarnya bisa dicegah melalui penanganan yang tepat,” katanya.
Ia menegaskan, upaya penanggulangan HIV tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kasus baru, tetapi juga harus memastikan setiap penyintas memperoleh pengobatan secara berkelanjutan. Dengan terapi yang tepat, kualitas hidup penyintas dapat dipertahankan sekaligus mengurangi risiko penularan kepada orang lain.
“Kami ingin yang sudah terdeteksi segera mendapatkan pengobatan sehingga kualitas hidupnya tetap baik dan risiko penularan juga bisa ditekan,” ujarnya.
Sri Puji mengaku prihatin setelah mengetahui masih adanya bayi yang lahir dengan HIV. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pencegahan penularan dari ibu ke anak harus diperkuat, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pendampingan ibu hamil, hingga akses terhadap terapi yang memadai.
Ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV/AIDS mampu memperkuat sistem pencegahan, deteksi dini, pendampingan pasien, serta memperluas akses pengobatan. Dengan demikian, angka penularan maupun kematian akibat HIV dan TB di Kota Samarinda diharapkan dapat ditekan secara lebih efektif.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan HIV tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyintas memperoleh layanan tanpa stigma serta dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
PENULIS: MJH
