Iswandi Ketua Komisi II DPRD Samarinda (Foto : MJH/Narasipedia.net)
SAMARINDA. Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi pelaksanaan program parkir berlangganan yang saat ini menjadi salah satu strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD menilai kebijakan tersebut harus dibarengi pelayanan yang memadai sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
Masukan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang membahas realisasi kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan peningkatan PAD merupakan target yang wajar, namun pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat sebagai wajib retribusi.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak peluang untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada sebelum menetapkan kebijakan baru yang berdampak langsung kepada warga.
“Peningkatan PAD memang penting, tetapi jangan sampai masyarakat yang justru menanggung bebannya. Potensi pendapatan yang sudah ada seharusnya lebih dulu dimaksimalkan sebelum mencari sumber penerimaan baru,” ujar Iswandi, Selasa (30/6/2026)
Dalam evaluasi tersebut, Komisi II juga mencermati capaian program parkir berlangganan yang dinilai belum sebanding dengan target penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah. DPRD memandang kondisi itu menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan penyempurnaan, baik dari aspek pengelolaan maupun pengawasannya.
Iswandi mengatakan pemerintah perlu lebih fokus memperbaiki kebocoran pendapatan serta memperkuat basis data penerimaan agar potensi PAD dapat dioptimalkan secara maksimal.
“Masih ada potensi yang belum tergarap dan masih ada kebocoran yang harus diselesaikan. Itu yang lebih penting untuk dibenahi sehingga pendapatan daerah bisa meningkat tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Selain mengevaluasi sisi penerimaan, DPRD juga mempertanyakan manfaat yang diterima masyarakat setelah membayar retribusi parkir berlangganan. Menurut Iswandi, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai bentuk perlindungan maupun tanggung jawab apabila pengguna mengalami kerugian saat memanfaatkan fasilitas parkir.
Ia mengungkapkan persoalan tersebut turut menjadi perhatian anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, dalam rapat pembahasan.
“Yang menjadi pertanyaan adalah apa manfaat yang diterima masyarakat setelah membayar parkir berlangganan. Misalnya jika terjadi kehilangan helm atau perlengkapan kendaraan, apakah ada bentuk jaminan atau perlindungan bagi pengguna,” ujarnya.
Komisi II juga menerima perhatian terkait masih adanya dugaan pungutan parkir di sejumlah lokasi yang telah masuk dalam skema parkir berlangganan. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena tetap diminta membayar parkir meskipun telah melunasi retribusi tahunan.
Karena itu, Iswandi meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kawasan parkir berlangganan sekaligus menertibkan oknum juru parkir yang masih melakukan pungutan di luar ketentuan.
“Kalau suatu kawasan sudah ditetapkan sebagai area parkir berlangganan, pemerintah harus memastikan masyarakat tidak lagi diminta membayar parkir di lokasi tersebut. Pengawasan harus diperkuat agar kebijakan ini benar-benar memberi kepastian kepada warga,” tegasnya.
Komisi II DPRD Samarinda berharap evaluasi terhadap program parkir berlangganan tidak hanya berfokus pada target pendapatan, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar retribusi. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan PAD.
PENULIS: MJH
