Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (FOTO : AD/narasipedia.net)
BONTANG. DPRD Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan banjir rob yang masih menjadi persoalan tahunan di kawasan Bontang Kuala. Selain mendorong pembangunan infrastruktur pengendali rob, legislatif juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah mengalokasikan program dan anggaran guna mengurangi dampak banjir rob yang kerap dirasakan masyarakat pesisir.
Menurutnya, berbagai usulan pembangunan infrastruktur telah dibahas bersama pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan perlindungan kawasan pesisir dari ancaman banjir rob.
“Kami di DPRD sangat peduli terhadap persoalan banjir rob. Berbagai program dan usulan terus kami dorong agar penanganannya bisa lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Tak hanya soal rob, DPRD juga mencermati berbagai persoalan lingkungan dan keselamatan yang berkembang di kawasan tersebut. Dalam pertemuan bersama masyarakat, Ketua Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala, Halimah, menyampaikan kekhawatiran terhadap keberadaan instalasi listrik yang semakin banyak berdiri di atas kawasan permukiman laut.
Menurutnya, kondisi cuaca buruk berpotensi menimbulkan risiko apabila jaringan listrik mengalami kerusakan dan bersentuhan dengan air laut.
“Kami khawatir ketika cuaca tidak bersahabat dan jaringan listrik putus, bisa menimbulkan risiko bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bontang Kuala turut berdampak pada bertambahnya volume sampah di kawasan wisata tersebut. Karena itu, pemerintah diminta menambah armada pengangkut sampah serta mempertimbangkan penggunaan teknologi tepat guna untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Apalagi, masyarakat juga berharap pemerintah terus memperhatikan pemeliharaan fasilitas umum agar berbagai pembangunan yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh warga.
“Kalau penanganan kawasan pesisir tidak cukup hanya berfokus pada pengendalian banjir rob, tetapi juga harus mencakup aspek lingkungan, keselamatan warga, dan keberlanjutan fasilitas publik guna mendukung kualitas hidup masyarakat Bontang Kuala,” tandasnya.
PENULIS : AD
