Iswandi Ketua Komisi II DPRD Samarinda (Foto : MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti sulitnya akses terhadap data dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Kondisi ini dinilai menghambat fungsi pengawasan DPRD yang seharusnya berjalan berbasis data yang valid dan akurat.
Menurut Iswandi, ketersediaan data menjadi hal penting dalam menjalankan tugas legislatif, khususnya dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan.
“Ini untuk kepentingan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPR. Sekarang kita mau awasi bagaimana kalau datanya tidak valid atau bahkan sulit diakses,” ujarnya, Rabu (13/5/2026)
Ia menegaskan, persoalan keterbatasan akses data bukanlah hal baru. Beberapa OPD disebut masih belum terbuka, bahkan untuk dokumen penting seperti laporan keuangan yang telah diaudit.
“Bukan pertama kali. Ada OPD yang datanya sulit diakses. Contohnya PDAM, kita sudah minta laporan keuangan yang sudah diaudit, sampai sekarang belum juga diberikan,” tegasnya.
Iswandi mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemkot Samarinda. Ia mempertanyakan mengapa DPRD justru kesulitan memperoleh data yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.
“Saya pernah sampaikan di Musrenbang, kenapa kita susah dapat data. Padahal kita mau mengambil keputusan. Kalau tidak berbasis data, nanti bisa menimbulkan fitnah,” katanya.
Ia menekankan bahwa Komisi II DPRD Samarinda dalam bekerja selalu mengedepankan pendekatan berbasis data, bukan sekadar asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.
“Kita tidak mau bekerja asal menurut dan katanya. Kalau kita bicara, harus ada datanya,” ujarnya.
Karena keterbatasan akses tersebut, DPRD bahkan terpaksa mencari sumber data alternatif untuk melakukan pembanding. Meski demikian, Iswandi menilai langkah tersebut bukanlah tugas utama DPRD.
“Kalau tidak dapat data, kita cari di tempat lain lalu kita cocokkan. Biar mereka tahu, tanpa diberikan pun kita bisa cari. Tapi ini bukan tugas kita, kita bukan inspektorat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kurangnya transparansi dapat memicu persoalan baru, termasuk potensi kesalahpahaman hingga tudingan yang tidak berdasar.
“Kalau sudah ada masalah tapi tidak jadi temuan, ini bisa menimbulkan fitnah. Makanya mari sama-sama kita bekerja terbuka dan saling mendukung,” pungkasnya.
DPRD Samarinda pun mendorong seluruh OPD untuk lebih kooperatif dan transparan dalam menyediakan data, demi mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis bukti.
PENULIS: MJH
