Iswandi Ketua Komisi II DPRD Samarinda (Foto : MJH/narasipedia.net)
Samarinda. Persoalan legalitas pedagang yang menempati kios Pasar Pagi Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai akar persoalan terletak pada proses pendataan awal yang dinilai tidak akurat dan terkesan terburu-buru.
Ia menjelaskan, Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda sebelumnya menyusun perencanaan berdasarkan data awal jumlah pedagang yang memiliki legalitas sebelum pembongkaran Pasar Pagi dilakukan. Pendataan tersebut dilakukan oleh pejabat Disdag sebelumnya dengan berbagai kategori pedagang.
“Ada yang statusnya penyewa, ada yang punya tapi tidak bayar retribusi, dan berbagai kategori lainnya,” ujar Iswandi, Rabu (13/5/2026)
Namun, ia menilai proses pendataan tersebut tidak dilakukan secara optimal. Bahkan, DPRD sejak awal telah mencurigai adanya potensi masalah dalam proses tersebut.
“Dari awal kami sudah mensinyalir pasti ada masalah, bahkan dugaan permainan. Dan ternyata itu terbukti,” tegasnya.
Iswandi mengungkapkan, salah satu persoalan utama adalah waktu pendataan yang terlalu singkat, yakni hanya sekitar satu minggu. Akibatnya, muncul sejumlah nama pedagang yang sebelumnya tidak terdata, sehingga memunculkan polemik baru.
“Pendataannya tergesa-gesa, hanya seminggu. Akhirnya muncul lagi orang-orang yang sebelumnya tidak terdata. Ini jadi preseden buruk,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut telah masuk dalam penanganan aparat pengawas internal dan penegak hukum.
“Sekarang ini sudah ditangani oleh inspektorat dan kejaksaan,” katanya.
Untuk itu, DPRD meminta Disdag Samarinda segera menyusun aturan yang lebih jelas dan konsisten dalam penataan pedagang, agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Aturan harus jelas dan dijalankan secara konsisten. Kalau hanya jelas di atas kertas tapi tidak diterapkan, itu percuma,” ujarnya.
Iswandi juga menyoroti masih adanya pedagang yang berjualan hingga meluber ke bahu jalan dan trotoar. Ia menilai kondisi tersebut perlu ditertibkan dengan aturan yang tegas.
“Kalau sudah dibuat aturan tidak boleh berjualan di trotoar atau pinggir jalan, ya harus ditegakkan,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong adanya sistem pendataan berkala, misalnya setiap semester, untuk memastikan kios yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh pedagang.
“Perlu ada pendataan rutin. Kalau sudah dapat kios tapi tidak ditempati, harus ada evaluasi bahkan bisa ditarik,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar Pasar Pagi Samarinda dapat berfungsi optimal dan benar-benar diisi oleh pedagang yang aktif berjualan.
“Bagaimana pasar mau ramai kalau yang punya kios tidak berjualan, sementara di luar masih banyak yang membutuhkan,” pungkasnya.
PENULIS: MJH
