Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi
Narasipedua, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, menggelar kegiatan reses masa sidang I di Lapangan Balai RT 14 Kelurahan Belimbing pada Selasa (3/12/2024) malam. Reses ini dihadiri oleh masyarakat BTN PKT yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Bonnie menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal aspirasi ini agar dapat diakomodasi dalam kebijakan, baik di tingkat kota maupun provinsi,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah terkait pembangunan dan infrastruktur. Warga menyampaikan harapan agar pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) di RT 36 yang baru selesai 60% dapat segera dilanjutkan. Selain itu, keluhan mengenai parit yang belum diperbaiki dan lampu gapura yang mati juga menjadi perhatian. Bonnie mengakui pentingnya penanganan infrastruktur ini.
“Masalah infrastruktur seperti parit dan penerangan jalan memang harus diprioritaskan karena menyangkut kenyamanan dan keamanan warga,” tegasnya.
Selain itu, kebutuhan operasional di wilayah Belimbing juga menjadi sorotan. Warga mengeluhkan keterbatasan fasilitas operasional, seperti kendaraan untuk patroli keamanan dan pengelolaan sampah. Mereka meminta tambahan sepeda motor patroli dan motor VR roda tiga. Pemasangan CCTV di sejumlah titik strategis juga diusulkan untuk meningkatkan keamanan.
“Kami akan terus mendorong agar fasilitas keamanan dan operasional seperti ini mendapatkan perhatian, karena keamanan lingkungan adalah prioritas,” ucapnya.
Warga juga mengusulkan perbaikan lampu jalan di Jalan Mahoni yang banyak mati, pengadaan tong sampah baru, serta bantuan peralatan pengajian berupa wireless sound system. Bonnie menyatakan bahwa sebagian besar usulan ini telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan masuk dalam rencana APBD 2025. Namun, ia menekankan bahwa beberapa kebutuhan mendesak, seperti sodetan untuk mengatasi banjir dan penambahan lahan pemakaman di Bontang Barat, membutuhkan pengawalan intensif.
“Kami akan terus mengawasi dan mengawal usulan-usulan ini, tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga hingga provinsi dan pusat, jika diperlukan,” katanya.
Dalam diskusi, warga juga menyampaikan keluhan mengenai ketimpangan alokasi pembangunan antara wilayah Belimbing dengan wilayah lain, yang dinilai lebih diutamakan. Bonnie berjanji untuk membawa isu ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada wilayah yang dianaktirikan. Semua warga Bontang memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan,” ujar anggota Komisi III tersebut.
Di akhir reses, Bonnie menegaskan bahwa dirinya akan fokus mengidentifikasi prioritas berdasarkan urgensi, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti PUPR dan Perkim, serta mendorong agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Warga yang hadir mengapresiasi keseriusan Bonnie dalam mendengarkan dan merespons aspirasi mereka.
“Reses ini bukan sekadar formalitas, tapi kesempatan bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Saya sangat menyadari memang sudah sewajarnya dan sudah pada tempatnya warga menanyakan berbagai kebutuhannya melalui Reses karena selain sudah menyalurkan suara untuk memilih wakilnya, warga juga pembayar pajak yang patuh,” pungkas Bonnie Sukardi.
