Home ADVETORIAL Kas Daerah Rentan, Abdul Rohim Desak DPRD Bentuk Pansus Pendapatan
ADVETORIALKALTIMSAMARINDA

Kas Daerah Rentan, Abdul Rohim Desak DPRD Bentuk Pansus Pendapatan

4

Anggota DPRD Samarinda Abdul Rohim. (FOTO: Frida/narasipedia.net)

SAMARINDA. Kondisi kas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang belum mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan rutin menjadi perhatian DPRD. Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah untuk memperkuat penerimaan sekaligus menelusuri potensi keuangan yang belum tergarap.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera direspons melalui langkah konkret, termasuk memastikan seluruh sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Terlebih, Pemkot Samarinda masih memiliki kewajiban pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga.

“Pendapatan daerah kita ini dalam kondisi agak rentan. Dana di kas Pemkot tidak tersedia cukup untuk bisa membiayai seluruh kegiatan. Kemudian ada utang-utang pihak ketiga dan segala macam,” ungkapnya di Kantor DPRD Samarinda (13/11/2026).

Usulan pembentukan pansus itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Samarinda setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan laporan hasil reses. Abdul Rohim meminta DPRD segera menginisiasi pembentukan pansus untuk membantu pemerintah kota memenuhi target pendapatan.

“Jadi, tadi saya menyampaikan di rapat paripurna, untuk menginisiasi pembentukan pansus pendapatan daerah. Saya minta DPRD Samarinda segera membentuk pansus untuk membantu Pemkot dalam rangka bisa memenuhi target pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendapatan daerah tidak hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kedua sumber penerimaan tersebut perlu dikawal agar hak keuangan Samarinda dapat diperoleh secara maksimal.

Melalui pansus, DPRD dapat memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi potensi peningkatan PAD sekaligus mengidentifikasi kendala pencapaian target pendapatan.

Pengawasan juga perlu diperluas hingga penerimaan pajak yang dibagikan melalui pemerintah provinsi, termasuk dana opsen pajak. DPRD, menurutnya, perlu meminta penjelasan mengenai perhitungan dan besaran penerimaan yang menjadi hak Samarinda.

“Kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Baik itu memanggil dinas-dinas terkait untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah atau melakukan hearing secara vertikal ke DPRD provinsi,” jelasnya.

Selain itu, pansus diharapkan dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh penjelasan mengenai formulasi pembagian TKD dan dasar penentuan alokasi bagi Samarinda.

“Selama ini kita cuma dapat angkanya. Tetapi, kita tidak mengerti apakah memang hak kita sebesar itu atau jangan-jangan kita bisa dapat lebih besar lagi,” katanya.

Politisi PKS itu berharap DPRD dapat memperjuangkan hak keuangan Samarinda agar penerimaan dari pemerintah provinsi maupun pusat sesuai dengan porsi yang semestinya.

“Kita perlu mengupayakan agar kita memang tetap bisa mendapatkan hak-hak kita dari TKD, baik itu yang dari provinsi maupun dari pusat,” pungkasnya.

Related Articles

KALTIMKUTIMSPORT

Sejarah Baru di Porprov VIII Kaltim 2026! Bulutangkis Kutim Sumbang Emas Pertama dari Nomor Beregu Putra

PASER. Kontingen cabang olahraga (cabor) bulutangkis Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berhasil mencetak...

ADVETORIALKALTIMSAMARINDA

Pelabuhan Bukuan Jangan Hanya Bangun Dermaga, Joha Ingatkan Akses dan Angkutan Penumpang

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal. (FOTO: Frida/narasipedia.net) SAMARINDA.  Pembangunan...

ADVETORIALKALTIMSAMARINDA

Jalan Gelap Jadi Perhatian, DPRD Dorong Penerangan Masuk Prioritas 2027

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan. (FOTO: Frida/narasipedia.net) SAMARINDA. Ketersediaan...

ADVETORIALKALTIMSAMARINDA

Anhar Soroti Tanggung Jawab PT Samudera Indonesia atas Aktivitas Pelabuhan di Bukuan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (FOTO: Frida/narasipedia.net) SAMARINDA. Aktivitas angkutan...