Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib (FOTO : AD/narasipedia.net)
BONTANG. Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait dan lembaga adat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan retribusi yang saat ini diterapkan di kawasan wisata Bontang Kuala.
Menurut Sahib, kebijakan tersebut pada dasarnya dilandasi niat baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. Namun, ia menegaskan bahwa dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha lokal harus menjadi perhatian utama.
“Tujuan kita tentu bagaimana PAD Kota Bontang bisa bertambah. Tetapi di sisi lain, kita juga harus berpikir secara jernih dan melihat dari sisi bisnisnya,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Ia meminta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) bersama lembaga adat untuk melakukan penghitungan dan analisis yang matang terhadap dampak kebijakan yang telah berjalan sekitar dua pekan terakhir. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah jumlah pengunjung yang datang ke Bontang Kuala (BK) setelah penerapan kebijakan tersebut.
Selain itu, pria yang akrab disapa Ibe ini juga menyoroti kondisi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas wisata di kawasan tersebut.
“Saya ingin mengetahui apakah kebijakan ini berdampak baik terhadap Bontang Kuala, terutama jumlah pengunjung yang masuk dan penghasilan UMKM yang ada di sana. Ini harus seimbang,” tegasnya.
Politisi NasDem ini menilai masyarakat saat ini telah terbiasa dengan berbagai fasilitas yang bersifat gratis, sehingga setiap kebijakan yang menimbulkan biaya tambahan perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap minat kunjungan wisatawan.
“Mari kita hitung dengan cermat. Saya minta Dispopar dan lembaga adat mengkalkulasi semua hal tersebut dan jangan sampai retribusi yang diperoleh meningkat, tetapi jumlah pengunjung dan transaksi belanja di kawasan wisata justru mengalami penurunan.,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah dan para pemangku kepentingan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Intinya, apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Bontang. Semua harus dihitung secara matang agar tujuan peningkatan PAD dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
PENULIS : AD
