Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan ( FOTO : AD/narasipedia.net)
BONTANG. Skema pendaftaran guru pengganti yang dibuka Pemerintah Kota Bontang untuk mengisi kekosongan akibat pensiun mendapat perhatian dari DPRD. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menilai langkah tersebut penting, namun perlu disertai kepastian dan perencanaan jangka panjang.
Menurut Ubayya, kebijakan guru pengganti menjadi solusi sementara di tengah belum adanya pengangkatan CPNS maupun PPPK baru, serta tidak diperbolehkannya lagi tenaga honorer.
“Ya itu memang harus ada gerakan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana mengatasi krisis guru,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Politisi Golkar ini menjelaskan, status guru pengganti yang bersifat kontrak perlu diatur dengan jelas, terutama terkait durasi kerja dan jaminan keberlanjutan. Hal ini dinilai penting agar para tenaga pendidik memiliki kepastian dan tidak mudah berpindah ke daerah lain yang membuka rekrutmen.
“Nah, yang paling penting itu kepastian. Misalnya berapa lama kontraknya. Jangan sampai di tengah jalan ada daerah lain buka penerimaan, lalu mereka pindah. Ini harus dipikirkan,” tegasnya.
Ubayya juga mengingatkan potensi kekosongan tenaga pengajar akan terus terjadi setiap tahun seiring adanya guru yang memasuki masa pensiun. Karena itu, skema guru pengganti harus diselaraskan dengan perencanaan kebutuhan jangka panjang.
“Setiap tahun pasti ada yang pensiun, berarti setiap tahun juga ada kekurangan guru. Ini tidak bisa dibiarkan terus seperti ini tanpa solusi permanen,” katanya.
Ia pun mendorong agar pemerintah memberikan peluang lebih bagi guru pengganti untuk mendapatkan prioritas dalam seleksi CPNS atau PPPK ke depan, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
“Kalau mereka ini nanti bisa diprioritaskan untuk mengisi slot CPNS atau PPPK, itu akan memberikan harapan. Artinya ada jangka depan yang jelas bagi mereka,” pungkasnya.
PENULIS : AD
