BONTANG. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang kembali menunjukkan dukungannya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui edukasi legalitas usaha. Kali ini, dukungan diberikan dalam kegiatan Inhouse Training “Happy Retirement Pension 2027” PT IMM, Fase 3 Tahun 2025, yang diselenggarakan pada 4–6 November 2025 di Tropical Room, Hotel Grand Equator, Kota Bontang.
Kegiatan ini diikuti oleh 33 pasangan (suami istri), yaitu keluarga besar karyawan PT Indominco Mandiri (IMM) yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Program Happy Retirement merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dalam menghadapi masa purna bakti, yang dimulai dua tahun sebelum pensiun.
Dalam fase ketiga ini, DPMPTSP Bontang hadir sebagai narasumber utama, memberikan edukasi terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pentingnya legalitas sebagai pondasi awal dalam membangun usaha mandiri.
Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Aspianur, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama calon pensiunan, tentang pentingnya memulai usaha secara legal.
“Kami ingin menegaskan bahwa mengurus legalitas usaha, terutama NIB, bukan hal yang sulit. Saat ini prosesnya sudah sangat sederhana dan cepat. Masyarakat bisa langsung datang ke Mal Pelayanan Publik lantai 4, Rawai Indah, atau mengaksesnya secara online,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan yang mudah, transparan, dan ramah masyarakat.
“Banyak masyarakat masih menganggap legalitas itu rumit. Padahal dengan system Online Single Submission (OSS), pembuatan NIB bisa selesai dalam hitungan menit. Legalitas usaha ini sangat penting agar bisnis yang dijalankan aman, sah, dan berdaya saing,” tambahnya.
Mine Head & Kepala Teknik Tambang PT IMM, Eddy Susanto, menegaskan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat dalam membantu karyawan mempersiapkan masa pensiun yang produktif dan berkelanjutan.
“PT IMM berkomitmen untuk memberikan pelatihan persiapan pensiun dengan harapan bahwa sustainable economy karyawan IMM tetap stabil sejak masih menjadi karyawan hingga pasca pensiun,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Setyawan, selaku HR Head PT IMM, menjelaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah bukan hal baru.
“Sejak tahun 2020, dalam setiap kegiatan Inhouse Training, kami selalu melibatkan pemerintah sebagai narasumber, termasuk DPMPTSP. Hal ini penting agar peserta mendapatkan wawasan langsung dari instansi yang berwenang,” ujarnya.
Sementara itu, Hainun, selaku People Development sekaligus fasilitator dan perancang kegiatan pelatihan, menjelaskan bahwa fase ketiga program ini memang difokuskan pada penguatan kemampuan praktis peserta dalam menghadapi masa pensiun.
“Kami mendesain kegiatan ini agar para peserta siap dari sisi mental, finansial, dan keterampilan usaha. Kehadiran DPMPTSP sangat membantu dalam memberikan pemahaman langsung tentang legalitas usaha,” jelasnya.
Menurut Hainun, hasil self-assessment yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki minat untuk berwirausaha, baik di bidang barang maupun jasa. Oleh karena itu, pembekalan tentang legalitas dan NIB menjadi langkah penting agar usaha yang dirintis memiliki dasar hukum yang kuat.
Kepala DPMPTSP Aspianur juga menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan siap menghadapi masa pensiun.
“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Harapannya, peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk mencapai tujuan hidup yang seimbang, yaitu health, happy, wealth, and sustainable,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para calon pensiunan PT IMM dapat menghadapi masa purna bakti dengan lebih percaya diri, sehat, sejahtera, dan berkelanjutan, serta mampu berkontribusi bagi perekonomian daerah melalui usaha yang legal dan produktif.
