SANGATTA. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah bersiap menata Menajamkan Program pembangunan daerah menyusul rencana pemangkasan drastis dana transfer umum (DTU) dari pusat pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim untuk menajamkan 50 program unggulan Bupati agar tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor, mengungkapkan bahwa langkah penajaman ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas penurunan dana transfer yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi transfer untuk Kutim yang pada 2025 mencapai Rp6,37 triliun, akan merosot menjadi Rp3,26 triliun pada 2026 mendatang.
Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan hanya sebesar Rp1,2 triliun, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp2,01 triliun. Artinya, Kutim mengalami penurunan hampir setengah dari total penerimaan sebelumnya, atau tepatnya mencapai 48,8 persen.
“Jelas kita akan menajamkan program dengan skala prioritas ” ujar Noviari kepada wartawan usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Kutim, Minggu (12/20/2025).
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penajaman program ini tidak berarti ada program yang dihapus. Menurutnya, 50 program unggulan Bupati Kutim tetap dijalankan karena telah menjadi bagian dari amanah visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“50 program itu tetap kita jalankan, karena amanah visi misi RPJMD,” tuturnya dengan nada tegas.
Noviari menambahkan, tiga sektor strategis yakni pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi akan tetap menjadi poros utama dalam pelaksanaan program daerah ke depan. Ketiganya dinilai sebagai fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim.
“Pembangunan fisik, peningkatan kapasitas SDM dan transformasi ekonomi tetap menjadi prioritas. Kita akan alokasikan sesuai porsi dan skala prioritas pelaksanaan sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Langkah penajaman program ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan, meski dihadapkan pada situasi fiskal yang kian menantang. Dengan strategi penyesuaian dan efisiensi, Kutim diharapkan mampu tetap mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. (kopi3)
SUMBER: Prokutim
