SANGATTA. Tekad untuk memperkuat langkah pencegahan sekaligus penanggulangan HIV/AIDS terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Pemerintah daerah menyoroti salah satu sumber penyebaran penyakit tersebut, yaitu praktik prostitusi terselubung yang beroperasi di balik kedok tempat karaoke dan warung remang-remang.
Wakil Bupati (Wabup) Kutim H Mahyunadi, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan langsung menunjukkan masih adanya aktivitas semacam itu di beberapa titik. Menurutnya, fenomena tersebut harus segera ditertibkan agar tidak semakin menggerus ketertiban sosial dan memperbesar risiko penularan HIV di masyarakat.
“Kami sudah turun ke lapangan dan masih menemukan adanya warung remang-remang. Dulu, pada masa Pak Isran Noor (Gubernur Kalimantan Timur), tempat prostitusi pernah dibubarkan. Sekarang ada yang beroperasi lagi dengan kedok tempat karaoke. Hal seperti ini akan kami tinjau dan tindak tegas jika terbukti,” tegas Mahyunadi usai audiensi bersama Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutai Timur, di Rumah Makan Pak Ndut, Sangatta Utara, Selasa (14/10/2025).
Mantan Ketua DPRD Kutim itu menilai praktik prostitusi terselubung menjadi faktor penting yang memicu penyebaran HIV/AIDS di berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah, katanya, tidak hanya akan memperkuat pengawasan, tetapi juga memastikan adanya langkah hukum tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran.
“Kalau kita tidak cegah penularannya sejak sekarang, ini akan berdampak pada generasi yang akan datang. Saya mengajak semua pihak agar bekerja maksimal dalam pencegahan,” ujarnya.
Mahyunadi menegaskan, penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya sebatas penyuluhan atau kampanye publik, melainkan juga memerlukan tindakan konkret di lapangan. Pemerintah daerah, katanya, harus hadir dengan langkah nyata, mulai dari pembinaan hingga penertiban tempat hiburan yang disalahgunakan.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja KPAD Kutim yang dinilai konsisten dalam melakukan edukasi masyarakat, pemeriksaan dini, dan pemetaan kasus di berbagai kecamatan. Dengan sumber daya terbatas, lembaga itu tetap mampu menjalankan program pencegahan dan deteksi dini dengan efektif.
“Saya apresiasi KPAD, karena dengan anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV. Harapan kami, Kutim bisa mencapai zero HIV/AIDS,” tutur Mahyunadi.
Menurut Mahyunadi, KPAD Kutim telah memetakan sekitar 90 persen kasus HIV/AIDS yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagian besar penyebaran, lanjutnya, terjadi secara tersembunyi. Sehingga pendekatan personal menjadi kunci utama dalam penanganan.
“Kami turun langsung ke lapangan, tapi tidak diketahui. Kami juga merahasiakan siapa saja petugas kami, karena ini menyangkut privasi masyarakat,” pungkasnya.
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menekan angka penularan HIV/AIDS di Kutim. Di tengah pesatnya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, pemerintah menegaskan bahwa kesehatan publik tetap menjadi prioritas utama. (*/kopi3)
SUMBER: Prokutim
