Ahmad Vananzda Wakil Ketua II DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali melihat sejauh mana cita-cita kemerdekaan benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, peringatan kemerdekaan tahun ini dinilai tidak cukup berhenti pada gagasan maupun slogan. Nilai kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus diterjemahkan melalui kebijakan pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan tema tersebut membawa semangat dan gagasan yang baik. Namun, menurutnya, tantangan sesungguhnya berada pada implementasi di lapangan.
“Saya pikir tinggal implementasinya. Kita berharap betul apa yang dibuat dan menjadi keputusan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Ahmad Vananzda, Senin (17/8/2026)
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang lahir tidak justru berjarak dengan kondisi riil yang sedang dihadapi masyarakat. Terlebih, situasi sosial dan ekonomi saat ini membuat masyarakat semakin sensitif dalam melihat berbagai keputusan pemerintah.
“Jangan sampai kita tidak melihat bahwa masyarakat sekarang dalam kondisi yang sensitif dengan situasi dan kondisi yang ada di pemerintahan, terutama pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda tersebut menilai gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur memiliki semangat yang positif. Namun, ukuran keberhasilannya bukan hanya terletak pada konsep, melainkan bagaimana pemerintah mampu menjalankannya secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya pikir secara gagasan itu bagus, tetapi implementasinya harus betul-betul. Kalau implementasinya justru terbalik dari apa yang dirasakan masyarakat, nanti malah menjadi bahan lelucon,” katanya.
Karena itu, momentum HUT ke-81 RI menurut Ahmad juga harus menjadi ruang refleksi bagi pemerintah. Kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan adanya jarak antara gagasan pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat dapat berdampak pada kepercayaan publik.
“Jangan sampai nanti itu menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Bagi Ahmad, semangat kemerdekaan pada akhirnya harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur akan memiliki makna yang kuat apabila nilai-nilai tersebut benar-benar tercermin dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
PENULIS: MJH
