Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (FOTO: Frida/narasipedia.net)
SAMARINDA. Persoalan pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi yang memicu aduan warga menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyayangkan persoalan tersebut berkembang menjadi polemik, mengingat ruas jalan yang dipersoalkan hanya berkisar 50 meter.
Menurut Rohim, pembenahan infrastruktur kota pada dasarnya merupakan langkah yang perlu didukung. Namun, pemerintah tetap harus mempertimbangkan dampak penataan terhadap kenyamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi.
“Ini kan jalan enggak nyampe 100 meter, cuma 50-an meter. Janganlah jalan sependek ini memicu keramaian yang sebenarnya tidak terlalu penting,” ujarnya.
Persoalan tersebut sebelumnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (6/11/2026). Rapat digelar menyusul adanya aduan dan surat masuk dari warga terkait pembangunan akses jalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menghentikan sementara aktivitas pengerjaan sampai persoalan di lapangan diselesaikan.
Rohim menegaskan, dukungan terhadap pembangunan tidak berarti pemerintah dapat mengabaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, aspek estetika penataan kawasan perlu dievaluasi apabila justru mengganggu fungsi infrastruktur maupun interaksi ekonomi warga.
Ia berharap Asisten I Sekretariat Kota Samarinda dapat menjembatani komunikasi antara pihak kelurahan dan kecamatan. Jika belum ditemukan kesepakatan, DPRD siap berkomunikasi langsung dengan wali kota.
Rohim memperkirakan persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan penyesuaian estetika kawasan sehingga masih memungkinkan diselesaikan melalui koordinasi internal pemerintah daerah.
“Kayaknya hanya di persoalan estetikanya saja, ya. Dan sepertinya itu akan clear di internal Pemkot untuk menyelesaikannya,” demikian Abdul Rohim.