Anhar Anggota Komisi IV DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Persoalan antrean ruang perawatan menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Rumah sakit diminta memastikan pasien dan keluarga memperoleh informasi yang jelas ketika kapasitas kamar belum tersedia, termasuk mengenai kondisi ruang rawat dan perkiraan waktu tunggu.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai keterbatasan tempat tidur tidak boleh membuat komunikasi antara rumah sakit dengan pasien terputus. Menurutnya, setiap pasien yang masih menunggu tetap berhak memperoleh penjelasan mengenai pelayanan yang sedang diupayakan.
“Harusnya diberi penjelasan, Bapak, ini kemungkinan nunggunya sekian. Pihak rumah sakit menjelaskan dulu,” ujar Anhar, Selasa (18/8/2026).
Ia mengatakan informasi mengenai waktu tunggu menjadi penting agar keluarga tidak berada dalam kondisi tanpa kepastian. Apalagi, pasien yang membutuhkan ruang perawatan berada dalam situasi yang membutuhkan penanganan dan keputusan secara cepat.
Anhar menyoroti persoalan tersebut setelah muncul kasus pelayanan kesehatan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam informasi yang beredar, seorang pasien disebut menunggu sekitar delapan jam untuk memperoleh ruang perawatan sebelum kemudian dikabarkan meninggal dunia.
Meski belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya pasien tersebut, Anhar meminta kejadian itu tidak hanya dilihat sebagai persoalan ketersediaan kamar. Menurutnya, rumah sakit perlu mengevaluasi bagaimana pasien ditangani selama berada dalam masa tunggu.
“Jangan sampai orang didiamkan tapi enggak ada kejelasan, sekian jam. Ini yang akhirnya orang bingung mau melapor ke mana,” katanya.
Ia menilai rumah sakit perlu memiliki prosedur yang jelas ketika seluruh ruang perawatan sedang terisi. Petugas harus memberikan pembaruan informasi secara berkala, sehingga keluarga mengetahui perkembangan kondisi pelayanan tanpa harus terus-menerus menanyakan kepada petugas.
Selain estimasi waktu tunggu, rumah sakit juga perlu menjelaskan pilihan yang dapat ditempuh apabila ruang perawatan belum tersedia. Dengan informasi tersebut, pasien dan keluarga dapat mempertimbangkan langkah selanjutnya berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
“Kalau memang ruangnya penuh, sampaikan penuh. Kalau masih harus menunggu, sampaikan berapa lama perkiraannya,” tegas Anhar.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Pemkot Samarinda bersama pengelola rumah sakit mengevaluasi sistem pelayanan pasien, khususnya mekanisme ketika terjadi keterbatasan ruang rawat. Evaluasi dinilai perlu mencakup aspek komunikasi, alur penanganan, hingga penyampaian informasi kepada keluarga.
Menurut Anhar, pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari tindakan medis yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan fasilitas kesehatan memberikan kepastian kepada masyarakat. Ia berharap tidak ada lagi pasien yang berada dalam situasi menunggu berjam-jam tanpa mengetahui perkembangan pelayanan.
“Pasien jangan dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Kalau memang ada kendala, jelaskan kepada keluarga,” pungkasnya.
PENULIS: MJH
