Ismail Latisi Anggota Komisi IV DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Pemenuhan hak keuangan tenaga pendidik menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. DPRD meminta Pemerintah Kota Samarinda memastikan pembayaran insentif guru dilakukan tepat waktu karena keterlambatan dinilai tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan insentif bagi guru merupakan bagian dari hak yang harus dipenuhi secara konsisten. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan administrasi anggaran, melainkan berkaitan langsung dengan upaya menjaga mutu pendidikan di daerah.
Ia mengatakan guru membutuhkan kepastian terhadap hak yang diterima agar dapat menjalankan tugas secara maksimal tanpa dibayangi persoalan ekonomi.
“Jangan sampai pembayaran insentif guru tertunda. Ini menyangkut kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Kalau pendapatan yang diterima terbatas, kemudian insentif juga terlambat, tentu beban yang dirasakan akan semakin berat,” ujar Ismail Latisi, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, peran guru sangat menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen melalui pemenuhan hak-hak tenaga pendidik secara tepat waktu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Ismail menambahkan perhatian terhadap kesejahteraan guru harus diberikan tanpa membedakan status kepegawaian, baik aparatur sipil negara maupun tenaga non-ASN. Ia menilai persoalan administratif tidak boleh menjadi alasan yang menyebabkan hak para guru tertunda.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan penyempurnaan sistem penyaluran insentif agar proses pembayaran lebih tertib, efektif, dan tidak lagi menimbulkan keterlambatan di masa mendatang.
Selain itu, Ismail berpandangan evaluasi pengelolaan anggaran daerah perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan yang berpihak kepada tenaga pendidik. Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak cukup hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga harus disertai perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran.
Ia mengingatkan bahwa ketika guru menghadapi persoalan ekonomi akibat keterlambatan hak yang diterima, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh peserta didik karena konsentrasi dan kualitas pembelajaran berpotensi menurun.
“Kalau kesejahteraan guru terganggu, tentu bisa berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Kita tidak ingin hak siswa untuk memperoleh pendidikan yang baik ikut terdampak karena persoalan tersebut,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memastikan mekanisme pembayaran insentif berjalan sesuai jadwal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga motivasi tenaga pendidik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Samarinda.
PENULIS: MJH
