Penyerahan pandangan Fraksi PDI-P kepada Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD Bontang (FOTO : Ist)
BONTANG. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang menyoroti persoalan lalu lintas dan angkutan jalan yang dinilai semakin kompleks. Ketimpangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan kapasitas serta kualitas infrastruktur jalan disebut menjadi akar utama permasalahan di lapangan.
Hal itu disamapikan saat rapat kerja DPRD bersama Wali Kota Bontang dalam pandangan umum Fraksi terhadap enam Raperda Inisiatif Pemerintah, Senin (18/5/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Winardi, mengatakan lonjakan kendaraan, terutama kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan pengembangan jaringan jalan yang memadai. Dampaknya, kepadatan lalu lintas kerap terjadi di sejumlah titik, khususnya di kawasan pusat aktivitas dan pada jam-jam sibuk.
“Pertumbuhan kendaraan cukup signifikan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas jalan. Ini yang kemudian memicu kemacetan di beberapa titik strategis, terutama saat jam padat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDI-P juga menyoroti lemahnya manajemen parkir di Kota Bontang. Praktik parkir di badan jalan masih sering terjadi dan dinilai memperparah kemacetan.
“Penataan parkir belum optimal. Masih banyak kendaraan yang parkir di badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas,” tambah Winardi.
Tak hanya itu, aspek kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas juga menjadi perhatian. Fraksi menilai kesadaran pengguna jalan masih perlu ditingkatkan, seiring dengan keterbatasan infrastruktur yang ramah bagi kelompok rentan seperti pejalan kaki dan penyandang disabilitas.
Dalam pandangan fraksi, koordinasi antarinstansi serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lalu lintas juga belum maksimal. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berpihak kepada masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor dan penggunaan teknologi harus dioptimalkan. Penanganan lalu lintas tidak bisa parsial, harus terintegrasi agar hasilnya efektif,” tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa keberhasilan regulasi di bidang lalu lintas sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten serta kesadaran masyarakat. Edukasi dan pembinaan dinilai menjadi kunci dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.
“Kami memandang perlu adanya edukasi yang berkelanjutan serta pelibatan masyarakat agar kesadaran berlalu lintas bisa meningkat. Penegakan hukum juga harus berjalan seiring,” pungkasnya.
PENULIS : AD
