Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam (FOTO : LA/narasipedia.net)
BONTANG. DPRD Kota Bontang bersama Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota berencana melakukan konsultasi langsung ke kementerian terkait untuk mencari solusi atas potensi kekurangan tenaga guru akibat aturan baru yang lebih ketat.
Langkah ini diambil sebagai respons atas perubahan kebijakan yang membatasi skema alternatif pemenuhan tenaga pendidik, seperti outsourcing, yang sebelumnya sempat menjadi opsi di sejumlah daerah.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyampaikan, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan tetap mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Terutama, kebutuhan tenaga pengajar yang hingga kini masih menjadi tantangan.
“Kita harus koordinasi dulu, menyampaikan kondisi di Bontang seperti apa. Karena ini ranahnya kementerian, jadi kita minta arahan agar kebijakan ini bisa diterapkan tanpa mengganggu kebutuhan guru di daerah,” ujarnya, Sabtu (2/4/2026).
Politisi Golkar ini menyebut bahwa tanpa adanya penyesuaian atau solusi konkret, aturan tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada layanan pendidikan di Bontang.
Menurutnya, kekurangan tenaga guru berpotensi mengganggu proses belajar mengajar, terutama bagi siswa di sekolah-sekolah yang saat ini masih bergantung pada tenaga pendidik non-ASN.
Lebih lanjut, ia berharap dengan kunjungan tersebut nantinya dapat memperoleh arahan yang jelas dari kementerian, sehingga kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan kebutuhan pendidikan di daerah dan tidak merugikan peserta didik.
“Kalau tidak ada solusi, tentu yang terdampak adalah anak-anak kita karena kekurangan guru,” pungkasnya.
PENULIS : LA
