Wabup Kutim H Mahyunadi saat mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Kaltim di Kantor Gubernur. (FOTO: Fuji Pro Kutim)
SAMARINDA. Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan perlindungan sosial pekerja rentan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat provinsi. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025, sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang aktif melindungi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Pertemuan yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/8/2025), dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud secara daring dari Jakarta. Hadir secara luring Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji, Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni, serta kepala daerah se-Kaltim, termasuk Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) H Mahyunadi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim Roma Malau, Kepala Badam Pendapatan Daerah Kutim Syahfur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutim Ery Mulyadi, Kabag Ekonomi Setkab Kutim.Vita Nurhasanah. Kegiatan dimulai sejak pukul 08.50 WITA dan dihadiri pula oleh perwakilan Forkopimda, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi daerah, percepatan digitalisasi layanan, serta program makan bergizi gratis sebagai strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan. Ia menyoroti cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim yang baru menyentuh 70,11 persen.
“Kita kejar di atas 90 persen. Pemerintah harus memacu dunia usaha untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja secara menyeluruh,” tegas Rudy.
Terkait inflasi, Gubernur mengingatkan pentingnya intervensi pada momen hari besar keagamaan. Ia mendorong TPID untuk lebih aktif di lapangan, dengan mengandalkan data akurat, koordinasi yang solid, dan langkah terukur. Diversifikasi pangan lokal, dari darat maupun laut dianggap sebagai solusi jangka panjang. Ia bahkan mengajak kalangan ulama untuk ambil bagian dalam edukasi publik terkait pemahaman inflasi.
Pada sektor digitalisasi, Rudy menegaskan bahwa TP2DD tidak cukup hanya bergerak menuju transformasi 2.0.
“Kita harus melompat ke 5.0. Setiap pelayanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar mutu pelayanan publik,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus dalam forum tersebut. Gubernur menegaskan, MBG bukan sekadar agenda nasional, tetapi investasi masa depan.
“MBG adalah strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur umum penyedia makanan bergizi di berbagai wilayah.
Gubernur juga menegaskan agar penganggaran jaminan sosial menjadi perhatian daerah. Dia ingin melihat inovasi dari setiap kepala daerah dalam mengimplementasikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Agenda besar ini tidak hanya menggambarkan sinergi antarprogram pembangunan, tetapi juga menjadi indikator keseriusan Kaltim dalam membangun masa depan yang berkeadilan sosial dan berketahanan ekonomi.
Sebelumnya, Sesprov Sri Wahyuni melaporkan terkait pentingnya integrasi program prioritas tersebut agar dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan Kaltim. Serta esensi dari HLM yang dilaksanakan sekaligus dalam satu kegiatan.
Sementara Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto selain memapatkan terkait program Praitrana Award juga mendorong setiap daerah dan perusahaan lebih progresif dalam menjamin keselamatan kerja dan perlindungan sosial pekerja. (kopi3)
Sumber: Pro Kutim
