Wabup Kutim H Mahyunadi saat menerima tiga penghargaan Paritrana Award 2025 kategori Pemerintah Daerah dari Wagup Kaltim Seno Aji di Samarinda. (FOTO: Fuji Pro Kutim)
SAMARINDA. Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menorehkan prestasi strategis di bidang ketenagakerjaan. Disela-sela High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Wakil Bupati Kutim H Mahyunadi menerima tiga penghargaan Paritrana Award 2025 kategori Pemerintah Daerah.
Lengkapnya, pengharhaan yang diraih Pemkab Kutim yaitu juara 2 Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Kaltim Kategori Pemerintah Daerah, Kabupaten dengan Coverage Share Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mancapai 100 Persen pada 2024 serta Kabupaten dengan Komitmen Penganggaran dan Perlindungan Pekerja Rentan Terbesar di Kaltim.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji, didampingi Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni serta Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto. Hadir mendampingi Wabup, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim Roma Malau dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kutim Nanda Sidhiq S.
Penghargaan ini tidak hadir secara tiba-tiba. Kutim dinilai memiliki coverage share Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencapai 100 persen untuk sektor informal sepanjang 2024, serta menunjukkan komitmen penganggaran terbesar untuk perlindungan pekerja rentan se-Kaltim. Prestasi ini mempertegas arah pembangunan Kutim yang berpihak pada keadilan sosial.
Pada sesi wawancara Paritrana Award yang digelar sebelumnya di Hotel Mercure Samarinda (28/7/2025), Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman mempresentasikan capaian dan strategi daerah di hadapan Tim 9 Paritrana Award. Dengan didampingi Roma Malau dan Nanda Sidhiq, ia memaparkan angka mencengangkan sebanyak 77.074 pekerja informal telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, melampaui estimasi populasi 51.086 orang, atau mencapai 150 persen cakupan. Tidak hanya itu, sektor formal juga menunjukkan stabilitas, dengan 69.528 peserta dari 79.691 pekerja, setara 87 persen.
“Semangat kami menuju Universal Coverage Jamsostek bukan slogan. Tapi sudah menjadi komitmen dan tertuang dalam visi misi kabupaten,” tegas Ardiansyah dalam sesi yang diikuti tujuh daerah lain.
Upaya Kutim tak berhenti pada regulasi. Sejak 2022, Perda dan Perbup diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Anggaran daerah juga dikucurkan demi menjamin keselamatan ribuan pekerja, termasuk 150 ribu pekerja rentan, 7.189 petugas Pemilu, serta 3.847 kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Ketua RT.
Inovasi seperti pelibatan dana CSR perusahaan untuk perlindungan pekerja sekitar, serta program TMP2T bagi pemberi kerja yang tidak patuh terhadap ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, menambah bukti bahwa Kutim serius menjalankan perlindungan ketenagakerjaan sebagai kebijakan utama.
Kadisnakertrans Kutim Roma Malau menegaskan, komitmen daerah tidak berubah meski APBD mengalami refocusing.
“(Alokasi anggaran) Untuk BPJS Ketenagakerjaan, tetap tidak diganggu. Target kami tetap melindungi 150 ribu pekerja rentan,” ujar Roma.
Paritrana Award, yang merupakan ajang evaluasi dan penghargaan nasional, menilai keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Kutim, melalui konsistensi kebijakan dan pendekatan struktural, membuktikan bahwa keberpihakan kepada pekerja bukan sekadar narasi politik. Melainkan sebuah tanggung jawab sosial yang dijalankan hingga ke tingkat desa, dari pekerja tambang hingga pedagang kaki lima. Kutim memang belum menjadi juara pertama. Namun langkahnya telah lebih dahulu memenangkan kepercayaan. Perlindungan menjadi nyata, bukan janji kosong, komitmen itu kini tak lagi berjarak. (kopi3)
Sumber: Pro Kutim
