BONTANG. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memberikan arahan tegas dan komprehensif kepada enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya. Arahan tersebut disampaikan dalam rangka memastikan birokrasi Pemerintah Kota Bontang tetap profesional, adaptif, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.
Enam pejabat yang dilantik tersebut yakni Muhammad Syahbirin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Natalia Trisnawati sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Eko Arisandi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan, M. Taufan Kurnia sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Andi Hasanuddin Akmal sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Eko Mashudi sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
Wali Kota Bontang menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, integritas, dan tanggung jawab moral. Ia mengingatkan pesan religius bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Neni menyoroti tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks, mulai dari efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, transformasi digital, hingga penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Di tengah penurunan APBD Kota Bontang, para pejabat diminta bekerja lebih cermat, terukur, dan inovatif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Secara khusus, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata diminta melakukan pembenahan menyeluruh, mengingat Dispora mengelola salah satu anggaran terbesar di APBD. Pengembangan urban tourism, penataan GOR Bontang Lestari, peningkatan pariwisata pesisir, serta pembinaan pemuda dan prestasi olahraga menjadi fokus utama.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan diarahkan untuk memperkuat tata kelola dinas, mendorong UMKM naik kelas, serta mengoptimalkan program bantuan permodalan tanpa bunga. Neni juga menekankan pentingnya pengembangan Koperasi Merah Putih tanpa mematikan koperasi yang sudah berjalan di Kota Bontang.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diminta memperkuat implementasi Smart City, termasuk pengembangan Command Center, perluasan jaringan internet di titik blank spot, pemasangan CCTV di ruang publik, peningkatan keterbukaan informasi, serta penguatan keamanan siber.
Kepala Dinas Perhubungan mendapat arahan strategis terkait penataan transportasi publik, pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai pelabuhan pengumpul dan peti kemas, penataan parkir, rambu lalu lintas, penerangan jalan umum, serta pengoperasian angkutan sekolah gratis guna mengurangi emisi gas rumah kaca.
Untuk Kepala Bapenda, Wali Kota menegaskan peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, perluasan basis pajak, serta kebijakan yang tetap berkeadilan dan tidak memberatkan masyarakat. Hal ini dinilai krusial dalam menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan transfer pusat.
Sedangkan Kepala BPKAD diminta melakukan penataan aset secara tertib dan akuntabel, mengawal hak-hak keuangan daerah, serta memastikan pengelolaan APBD berjalan efisien dan bebas dari permasalahan hukum.
Menutup arahannya, Neni menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan belanja berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, melakukan refocusing anggaran, menerapkan penghematan operasional, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui administrasi yang tertib dan terdokumentasi.
“Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bontang,” pungkasnya.
