Kepala DPMD Kutim, Muhammad Basuni (FOTO: VS/narasipedia.net)
SANGATTA. Pendamping desa menjembatani berbagai proses antara kepala desa dan ketua RT. Salah satu peran yang dianggap sentral adalah membantu pengelolaan dana RT berjalan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kutai Timur (Kutim) menegaskan pendamping desa memiliki peran sentral dalam memastikan aturan yang ada di desa.
Kata Basuni, struktur pendampingan ini disusun berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Setiap tingkatan memiliki tugas dan scope kerja yang berbeda, namun tetap terintegrasi untuk mengawal pelaksanaan program hingga tahap pelaporan.
“Pendamping ini yang mendampingi seluruh proses, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai penyusunan laporannya. Mereka menjadi perantara antara kepala desa dan RT,” tuturnya, belum lama ini.
Selain memastikan alur kerja berjalan sesuai mekanisme APBD, para pendamping juga membantu desa dalam memahami aturan teknis yang berkaitan dengan administrasi program.
Basuni menilai sistem berjenjang ini menjadi penting mengingat besarnya beban kerja yang harus ditangani oleh perangkat desa, terutama dalam mengelola anggaran yang masuk sebagai belanja modal.
Ia menambahkan, kehadiran pendamping desa juga diperlukan untuk memperkuat monitoring di lapangan.
Pihaknya dalam waktu dekat akan menyiapkan perumusan indikator pengukuran kinerja bagi setiap program yang dijalankan RT, sehingga pendamping dapat menilai sejauh mana intervensi yang diberikan berdampak terhadap sasaran kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan.
“Validasi data sering menjadi persoalan di desa. Karena itu, pendamping juga berperan memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di tingkat RT,” pungkasnya.
