SAMARINDA. DPRD Kota Samarinda berkomitmen mengawal aspirasi warga dan pedagang di sekitar Pasar Pagi terkait penataan jalan di Jalan Mas Tumenggung Nomor 27. Komisi I DPRD Samarinda turun langsung ke lokasi, Jumat (23/10/2026), untuk meninjau kondisi lapangan sekaligus menghimpun masukan masyarakat terdampak.
Peninjauan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda. Dalam kunjungan tersebut, DPRD menyoroti pentingnya memastikan penataan kawasan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mempertimbangkan kelancaran aktivitas perdagangan, akses kendaraan, dan keselamatan masyarakat.
Ahmad mengatakan, pembangunan kawasan perkotaan perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kebutuhan warga yang telah lama beraktivitas di sekitar Pasar Pagi. Karena itu, ia meminta pemerintah kota mengevaluasi rencana pekerjaan lanjutan yang dinilai berpotensi membatasi akses masyarakat.
“Kita sepakat mendukung pembangunan Pemkot dalam segala hal sepanjang itu sesuai aturan,” kata Ahmad.
Menurut dia, terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas, termasuk status lahan, keterkaitan pekerjaan dengan pembangunan Pasar Pagi, serta rencana penambahan fasilitas berupa pagar dan taman.
Ia berharap persoalan tersebut dapat dibahas bersama seluruh pihak terkait agar menghasilkan solusi yang tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.
Salah satu perhatian utama dalam peninjauan tersebut ialah akses kendaraan menuju toko dan area perdagangan. Pedagang membutuhkan ruang yang memadai untuk kendaraan pengangkut barang, sementara akses bagi mobil pemadam kebakaran juga harus tetap tersedia apabila terjadi keadaan darurat.
Ahmad menilai, aspek keselamatan dan kelancaran usaha perlu menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan penataan kawasan.
“Program pemerintah harusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah mempersusah rakyat di sekitar sini,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Samarinda mempertimbangkan kembali rencana pembangunan pagar, taman, dan fasilitas pelengkap lainnya sebelum pekerjaan dilanjutkan. Menurutnya, penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan kota, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.
Selain akses kendaraan, peninggian permukaan jalan sekitar setengah meter juga menjadi perhatian warga. Mereka khawatir perubahan elevasi jalan dapat memengaruhi kondisi toko ketika hujan deras atau banjir.
DPRD pun mendorong agar persoalan tersebut dibahas secara menyeluruh sehingga penanganannya tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga maupun pedagang.
Ahmad menegaskan, DPRD akan menindaklanjuti hasil inspeksi melalui pertemuan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan tersebut, termasuk pemerintah kota, pelaksana pekerjaan, dan warga terdampak.
Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan, mendengarkan keberatan masyarakat, serta mencari titik temu mengenai kelanjutan penataan kawasan.
“Tindak lanjut sidak hari ini, kita akan memanggil semua pihak terkait dengan pembangunan ini, termasuk masyarakat. Nanti kesimpulannya kita buatkan notulen,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD terbuka menerima aspirasi masyarakat selama berkaitan dengan kepentingan warga Samarinda. Peninjauan langsung, menurut dia, merupakan bagian dari upaya memastikan persoalan di lapangan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
“Siapa pun yang datang ke DPRD Samarinda, selagi itu masyarakat Samarinda dan kebutuhannya menyangkut warga Samarinda, kita akan turun. Bukan hanya di Pasar Pagi ini,” tegasnya.
Sementara itu, warga sekitar Pasar Pagi, Ronal, berharap pemerintah dapat menata kembali akses jalan dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang yang telah lama menjalankan usaha di kawasan tersebut.
Ia mengatakan, pada awal pembangunan, warga mengira pekerjaan dilakukan untuk meratakan atau mengaspal jalan. Namun, perubahan ketinggian jalan dan rencana penambahan pagar menimbulkan kekhawatiran mengenai akses menuju toko.
Ronal berharap warga dapat dilibatkan dalam pembahasan lanjutan agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai rencana penataan dan dampaknya terhadap kegiatan perdagangan.
“Kami meminta ini semua dicabut, ini dijadikan jalan saja seperti biasa. Yang menghalangi kendaraan dicabut, kemudian di depan itu diratakan supaya akses kendaraan bisa masuk,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah memperhatikan risiko banjir dan kebutuhan akses kendaraan darurat, sehingga penataan kawasan tetap mendukung keamanan serta keberlangsungan usaha warga.
Melalui tindak lanjut DPRD dan dialog dengan pihak terkait, warga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka. Dengan demikian, penataan kawasan Pasar Pagi dapat berjalan seiring dengan kelancaran aktivitas ekonomi, keselamatan lingkungan, dan kepentingan masyarakat sekitar.
