Ketua DPPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam (FOTO : AD/narasipedia.net)
BONTANG. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya bebas dari potensi kesalahan maupun penyimpangan.
Menurutnya, masih terdapat berbagai rekomendasi dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“WTP ini bukan berarti tidak ada persoalan sama sekali. Tetap ada potensi kesalahan atau temuan yang harus diselesaikan melalui tindak lanjut rekomendasi BPK,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Pria yang akrab disapa Bang Faiz ini mengatakan, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi tersebut dijalankan secara serius oleh OPD terkait. Nantinya DPRD akan memanggil OPD guna meminta penjelasan sekaligus progres penyelesaian temuan.
“Rekomendasi dari BPK itu menjadi acuan bagi DPRD untuk melakukan pengawasan. OPD-OPD terkait nanti akan kita panggil untuk memastikan semuanya ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menjelaskan, bentuk rekomendasi BPK beragam, mulai dari pengembalian kelebihan pembayaran, kelebihan volume pekerjaan, hingga persoalan administrasi lainnya.
“Ada rekomendasi soal pengembalian, ada lebih bayar, ada juga persoalan volume pekerjaan dan sebagainya. Semua itu harus segera diselesaikan,” jelasnya.
Selain itu, Andi Faizal juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya bantuan sosial. Ia menilai masih ada masyarakat yang merasa layak menerima bantuan namun belum terakomodasi.
“Secara administrasi mungkin semuanya sudah sesuai, tetapi pemerintah juga harus memastikan penyaluran program benar-benar tepat sasaran di masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK dapat membuat tata kelola anggaran daerah semakin baik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat Kota Bontang.
“Tujuan akhirnya tentu agar penggunaan anggaran daerah semakin berkualitas dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
PENULIS : AD
